oleh

Anggaran Covid-19 di Morotai, Sejumlah Saksi Diperiksa Jaksa

Ternate info– Sejumlah saksi telah dimintai klarifikasi tim penyelidik tindak pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Morotai atas kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran Covid-19 di Kabupaten Setempat.

Pemeriksaan sejumlah saksi oleh Kejari Morotai tersebut disampaikan Kasi Penkum Kejati Malut, Richard Sinaga menanggapi aksi demo Asosiasi Mahasiswa Pemuda Pelajar Tobelo, Galela, Malifut, Morotai, Loloda, Kao (AMPP-Togammoloka) yang berlangsung di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut, Rabu (7/4/2021).

Richard menambahkan, dalam kasus tersebut, telah dilakukan tindakan eh Kejari Morotai dengan mengundang beberapa orang terkait permasalahan tersebut.

“Yang pasti soal itu sudah ambil tindakan dan belum publish ke media karena ada beberapa petimbangan lain yang tentunya bisa menghambat proses penyelidikan di lapangan,” tuturnya.

Meski begitu Richard mengaku, dengan dukungan dari AMPP-Togammoloka ini, pihak Kejati Malut akan mengecek kembali sejauh mana penanganan dan akan membekup Kejari Morotai jika mengalami kendala.

“Prisnsipnya kita selalu pantau, kita juga apresiasi atas dukungan teman-teman,” akunya.

Sebelumnya, Koordinator Aksi AMPP-Togammoloka, Safril Tafaga dalam hearing yang dihadiri Koordinator Bidang Intelejen, Semiaji Z yang didampingi Kasi Penkum Richard Sinanga menegaskan, dalam aksi tersebut, AMPP-Togammoloka membawa beberapa tuntuttan diantaranya, mendesak Kejati Malut segera menyelidiki penyalahgunaan anggran BUMDES dan Kejati Malut segera panggil Bupati dan Kadis DPMD Morotai serta meminta Kejati untuk mengusut tuntas penyalahgunaan anggaran Covid-19 di kabupaten setempat.

“Aksi ini bukan aksi pertama, tapi ini kasi kita yang ketiga kali di Kejati Malut,”ucapnya.

Safril bilang, sehubungan dengan adanya fakta dan infromasi berdasarkan hasil advokasi dan kajian, di Kabupaten Pulau Morotai terjadi problem yang urgensi yaitu pelaksanaan berdampak pada tatanan kehidupan sosial, politik, ekonomo dan budaya masyarakat.

Dugaan penyelewengan anggaran BUMDES dan Covid-19 ini menurutnya, tidak ada tranparansi selama pemakain anggaran Covid-19 senilai Rp.85.5 miliar dan sisa anggaran BUMDES 2017 hingga 20218 Rp.19.194.448.364.00 yang sampai detik ini belum dicairkan dengan beberapa alas an.

“Alasannya mereka (Pemda) belum siap sehingga belum dicairkan, padahal pemda tidak memiliki dasar hukum untuk menahan anggaran BUMDES tersebut,” tegasnya.

Sesuai pantauan RRI.co.id di lokasi, setelah melakukan hearing dengan perwakilan Kejati Malut, para masa aksi AMPP-Togammoloka langsung membubarkan diri dengan pangawalan anggota Kepolisian Polres Ternate.

(rri)

Sumber: http://m.rri.co.id