oleh

974 PTT Pemkot Ternate Bakal Dipangkas

Ternate info– Penjabat (Pj) Wali Kota, Hasyim Daeng Barang meminta Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Ternate, mendata kembali jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkup Pemkot Ternate.

Usai memimpin rapat dengan kepala-kepala OPD di lantai 3 kantor Wali Kota Ternate, Hasyim menegaskan, jumlah PTT di lingkup Pemkot Ternate sangat membebani keuangan daerah.

Menurutnya, pemerintah akan melakukan rasionalisasi jumlah PTT sebagai langkah efesiensi anggaran pemerintah.

“Kita akan bentuk tim rasionalisasi PTT, karena jumlah PTT ini sudah sangat membebani keuangan daerah,” kata Hasyim.

Dia menduga ada indikasi pembiaran dari SKPD dalam perekrutan tenaga honorer dalam setahun terakhir.

Baca Juga :  Ternyata Sering Terbangun Jam 3 – 5 Pagi? Bersyukurlah, Itu Tandanya Rahmat Allah Sampai Kepadamu

“Karena honorer tak jelas dan saya akan perintah satu-satu. Sehingga ini jika kedapatan maka ada oknum-oknum tertentu yang sengaja membiarkan pembayaran honoror yang begitu tinggi dan jika itu terjadi besok KPK masuk saya suru periksa, saya tak main-main,” tegas Hasyim.

Menurutnya, berdasarkan data BKPSDMD Kota Ternate, jumlah honorer atau PTT di Pemkot Ternate sebanyak 974 orang.

Jumlah ini, lanjut Hasyim tidak seimbang dengan alokasi anggaran pemerintah, sehingga akan dilakukan rasonalisasi, “bayangkan, di satu Kelurahan ada 12 tenaga hinorer, sedangkan jumlah PNS 9 orang, saya tidak mau ada pembayaran fiktif terhadap honorer, jangan-jangan ada indikasi penyimpangan keuangan,” terang Hasyim.

“Saya liat ada kebiasan yang sengaja, karena sampai satu tahun bayangkan bisa membayar uang honorer mencapai Rp 50 miliar. Jangan pikir saya hanya sementara dan akan meninggalkan kota dan pemimpin baru nanti tidak menjalankan, itu pasti jalankan, karena hal ini sudah kronis,” cecarnya.

Baca Juga :  Agustus, Posko Gustu Malut Pindah ke Sofifi

Dia memastikan segera meminta pimpinan SKPD untuk melakukan evaluasi dan sterilisasi, “saya akan meminta laporan, informasi dan jika benar masih terdapat honorer-honorer tak jelas, maka dapat dipastikan ada unsur kesengajaan dari pimpinan SKPD,” tegasnya.

“Saya akan ambil kebijakan keluarkan para honorer tersebut, karena saya tak mau seperti itu,” tutup Hasyim. (tima)

Sumber: http://indotimur.com

Komentar

Pembaca Berita