oleh

Wabub Halteng: Kawasan PSN Belum Dirasakan Masyarakat

Ternate info – Dua daerah di Maluku Utara (Malut) masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden (Perpres)  No 3 Tahun 2016 yang direvisi menjadi Perpres No 58 Tahun 2017 dan Perpres No 58 Tahun 2018.

Dua daerah di Malut yang masuk dalam PSN dan akan dikembangkan yakni kawasan industri Obi di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dan kawasan industri teluk Weda di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng).

PSN pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah. 

Kehadiran PSN di wilayah Halteng dianggap masih bertolak belakang dengan Perpres karena, kehadiran PSN belum memberikan dampak positif kepada masyaraklat itu sendiri.

Baca Juga :  Temuan Rp29,9 Miliar, Kejati Tunggu Action Pemprov Malut

Hal ini ditegaskan langsung Wakil Bupati Halteng, Abdurahim Odeyani saat dikonfrimasi RRI belum lama ini terkait dengan PSN diwilayah Halteng.

Aktivitas Pekerja di PT. IWIP (Dok: RRI)

Menurut Wabub Halteng, untuk mendukung PSN bukan hanya pada tataran industi tetapi harus juga terfokus pada program-program sektoral lain yang harus didorong termasuk perekrutan tenaga kerja, akses jalan, sektor pertanian, pengembangan SDM hingga pada penerangan listrik serta kesejahteraan masyarakat.

“Kenyamanan tenaga kerja di Halteng ini seperti apa? kalau pemerintah tidak membangun akses jalan, dan bagaimana soal makan tenaga kerja kita, maka itu, sektor pertanian, itu irigasi dan bendungan itu juga harus menjadi perhatian,” tuturnya. 

Baca Juga :  Lonjakan Pasien Covid-19, Gustu Ternate Jadikan Wisma Muara Iin Tempat Karantina

Untuk SDM menurut Wabub, Halteng yang masuk sebagai PSN sudah harus dibangun semacam lembaga pendidikan dan pelatihan seperti Balai Latihan Kerja (BLK) dan lainnya sehingga masyarakat yang ada di Halteng tidak menjadi buruh dalam perusahan.

“Saya kira tenaga kerja di Malut khususnya di Halteng, akan menjadi pekerja buruh begitu terus selama bertahun-tahun,” akunya.

Suasana Perusahan Iwip di Halmahera Tengah (Dok: RRI)

Wabub bilang, untuk penerangan kelistrikan di wilayah lingkar tambang sampai saat ini masih menjadi kendala pada malam hari, padahal perusahan PT. IWIP memiliki pembangkit listrik terbesar di Malut kurang lebih 2.000 megawatt.

“Padahal Power Plant 2.000 di PT. IWIP ini paling terbesar, tetapi di daerah sekitar lingkar tambang ketika malam hari masih gelap gulita, dan kami (Pemda-red) sudah berupaya buat komunikasi dan koordinasi supaya sebagian Power Plant itu bisa juga dirasakan masyarakat,” tuturnya.

Baca Juga :  Bawaslu Ingatkan Dewan Tak Kampanye Saat Reses

Wabub juga mengemukakan, kerjasama antara pemda dengan investor yang berinvestasi di IWIP masih belum jalan, hal ini juga terlihat dengan kebutuhan sembako yang dibutuhkan tetapi tidak melibatkan pemerintah daerah.

“Jadi kalau berbicara Perpres dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Nasional dan daerah saya kira masih bertolak belakang,” katanya.

Dengan permasalahan ini, dirinya meminta kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia untuk mengkonsolidasikan Kementerian–Kementerian terkait dengan mengundang pemerintah provinsi serta pemerintah daerah untuk duduk bersama merancang grand desain pembangunan dalam rangka mewujudkan PSN untuk pembangunan 5 tahun kedepan. (rri)

Sumber: http://m.rri.co.id

Komentar

Pembaca Berita