oleh

Ini Penjelasan IAIN Ternate Soal Akreditasi Empat Prodi

Ternate Info – Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate memastikan dalam pekan ini, dua Program Studi (Prodi) Menejmen Keuangan Syariah (MKS) dan Ekonomi Syariah (EKS) akan memperoleh SK status akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Ketua Program Studi (Prodi) Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ternate, Asep Hedi Turmudi mengaku, dalam waktu dekat BAN-PT segera menerbitkan SK status akreditasi dari dua Prodi di IAIN Ternate yakni Prodi MKS dan EKS.

Dia mengklaim, persyaratan yang diminta BAN-PT berupa surat dari Dirjen Pendis untuk rekomendasi akreditasi dan persyaratanya dokumen akreditasi telah dipenuhi sehingga pihak kampus saat ini tinggal menunggu hasil SK akreditasi sementara.

Baca Juga :  Pasien 07 Positif Covid-19 Seorang Konsultan, Bukan Karyawan Dua Sekawan

Menurutnya, penerbitan SK akreditasi dari  BAN-PT  meskipun SK akreditasi masih kategori minimum namun bisa dikeluarkan, karena 8 orang mahasiswa di Prodi MKS dan EKS sudah mengikuti yudisium.

“Kalau Prodi bersangkutan statusnya kategori minimum maka ijazahnya sudah bisa dikeluarkan. Sementara dua Prodi Hukum Tata Negera Islam (HTNI), Akuntansi Syariah (AKS), mahasiswanya belum yudisium jadi sementara kami usulkan akreditasi juga di BAN-PT,” ujar Asep kepada indotimur.com Selasa (1/12/20200) usai hering dengan massa aksi di depan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Dia menambahkan, pelaksanaan wisuda di IAIN Ternate dijadwalkan pada tanggal 12 Desember dan 13 Desembar mendatang, “wisuda kali ini kami membuat dua gelombang mengingat kondisi covid-19 sehingga kami harus patuhi protokol kesehatan,” tukasnya.

Baca Juga :  Dugaan Kasus Korupsi Gedung Malaria Center Halbar Naik Status

Meski telah mendapat jaminan dari pihak kampus, Riskiyawan Haasan, salah satu mahasiswa yang ikut berunjuk rasa, menegaskan, pihaknya berkesimpulan bahwa 4 Prodi di IAIN Ternate statusnya masih abu-abu.

Terkait pelaksanaan wisuda, Riskiyawan menyatakan sangat bertentangan dengan ketentuan UU Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012.

“Karena  status gelar akan dicabut oleh Menteri,  apabila Lembaga Universitas mewisudakan mahasiwa sementara status Prodi belum terakreditasi,” ujarnya.

Dia mengancam akan mengkonsolidasi seluruh mahasiswa untuk memboikot aktifitas kampus, jika apa yang disampaikan pihak kampus hari ini tidak dapat dibuktikan. (ded)

Sumber: http://indotimur.com

Komentar

Pembaca Berita